11 September 2013 | 22:42 Dibaca oleh Pengunjung
KPU Jeneponto Butuh Dua Hari Kaji Putusan PTUN

JENEPONTO, FAJAR -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto, Musthova Kamal, belum dapat memutuskan pasangan calon A Baharuddin BJ dan Isnad Ibrahim (Barani Uranta) untuk diakomodir  dalam pemilihan bupati Jeneponto.

Meski PTUN telah menyatakan pasangan tersebut memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilihan bupati dan calon bupati Jeneponto 2013-2018 yang menyisakan waktu satu pekan lagi. Pihak KPU tetap menaggapinya dengan teliti dan tak mau buru-buru untuk mengambil sikap.

"Kami sangat menghargai keputusan PTUN tapi perlu disadari keputusan PTUN itu belum inkra dan masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh KPU berhubungan dengan keputusan tersebu," sebut Musthova Kamal, kemarin.

Dia mengatakan, untuk sementara waktu pihaknya masih akan mengkaji lebih dalam dan akan dikoordinasikannya dengan KPU Provinsi dan KPU pusat terkait amar putusan PTUN tersebut sehingga belum bisa menyampaikan putusan akhir KPU. "Insya Allah dalam waktu dua hari KPU akan mengambil sikap terkait dengan tindak lanjut dari amar putusan dari PTUN tersebut," jelasnya

Dua poin penting dalam amar putusan PTUN menyebut di lakukannya penundaan pilkada di Jeneponto, dan KPU direkomendasikan untuk mengakomodir pasangan tersebut. Namun dia juga belum dapat memastikannya. Alasnnya, pihaknya mengacu pada regulasi yang ada dan tetap berjalan dengan peraturan pemerintah yang tertuang dalam UU.

"Ini kan sudah jelas bahwa putusan PTUN itu bukan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Masih ada upaya hukum selanjutnya dalam hal ini banding. Yang jelas, dalam hal ini KPU akan mengkaji sebaik mungkin dan akan kami pastikan kajian itu akan disampaikan ke KPU RI termasuk DKPP. Insya Allah dalam waktu satu dua hari akan ada keputusan dan sikap dari KPU," kuncinya.

Sementara Isnad Ibrahim saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah menjalani sidang sebanyak dua kali dan untuk sementara waktu masih menunggu sidang putusan di DKPP.

Dia menambahkan, semua gugatannya dikabulkan oleh hakim, dalam hal ini PTUN. Jadi KPU mesti menunda pilkada untuk dia dan pasangannya di akomodir.
"Kalaupun KPU mau banding kami tidak melarang tetapi putusan penundaan itu hak saya juga untuk menuntut karena itu keputusan hukum dan tidak bisa di ganggu gugat,'' tegasnya

Ribuan massa Barani Baranta ini tiba didepan KPU sekira pukul 19.00 Wita dan baru bubar sekira pukul 20.30 Wita untuk mendukung pasangan yang dijagokannya. (lom)

Install Aplikasi Fajar